10 Tahun Konflik di Indonesia

Seperti apa konflik yang terjadi di tanah air dalam kurun waktu 10 tahuan terakhir, LP3ES bekerjasama dengan Bappenas dan Bank Dunia akan menelusurinya melalui studi konflik berbasis media di 22 propinsi di Indonesia. Bicara mengenai angka konflik di tanah air, mengutip paparan Melina dari Crisis Prevention and Recovery Unit UNDP, pada acara seminar sehari yang bertajuk Pemuda dan Perdamaian di Jakarta, Rabu (10/9) Selama tahun 2008 telah terjadi 246 insiden konflik di Indonesia. Angka ini tentu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Indonesia 10 tahun silam. Dimana nyaris setiap hari media massa melaporkan terjadinya konflik di berbagai tempat di Indonesia. Merujuk pada data UNDP diatas, bila dirata-rata, berarti ada dua konflik yang terjadi setiap harinya di Indonesia. "Apakah konflik betul-betul menurun atau justru muncul model konflik yang baru" demikian salah satu pertanyaan yang diajukan Imron Rasyid salah satu Narasumber Training Fasilitator Studi Konflik di Indonesia Berbasis Surat Kabar dihadapan peserta training di kantor LP3ES Jakarta (25/11). Imron menambahkan saat ini intensitas pemberitaan media massa mengenai konflik dalam skala besar cenderung menurun. Liputan media massa banyak dihiasi dengan laporan Konflik dalam skala kecil. Namun demikian, jika berbicara angka, dalam rentang waktu yang luas konflik seperti ini tentu saja menjadi angka yang besar. Blair Palmer, salah satu narasumber training menjelaskan salah satu kegiatan yang akan dilakukan dalam studi ini adalah mengumpulkan berita-berita konflik yang terekam oleh media massa periode tahun 1998 sampai dengan 2008. Data konflik dari media tersebut kemudian akan di coding untuk dijadikan database Konflik di Indonesia termasuk konflik yang tidak menggunakan kekerasan seperti unjuk rasa dsb. Banyaknya jumlah propinsi yang akan di teliti, menurut Blair sengaja dipilih untuk mendapat gambaran lebih detail mengenai konflik yang terjadi di Indonesia termasuk pola-pola konflik yang berbeda di tiap-tiap propinsi. Dari Studi ini diharapkan akan menghasilkan data yang mampu dijadikan dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berkesinambungan terkait dengan konflik yang terjadi di tanah air terutama terkait dengan rencana pemerintah untuk menyusun undang-undang penanganan konflik. Dan untuk memastikan studi ini berjalan sesuai dengan harapan, selama 6 (enam) hari kedepan Imron, Blair dan Sana Jaffra akan memfasilitasi pembekalan teknis dan substansi kepada peserta training yang merupakan fasilitator propinsi studi ini. (LP3ES)***